Ini Pendapat Jim Robert Tindi Soal Solusi terhadap Warga Siladen

Makin terpuruk dan Termarginalnya kehidupan warga kepulauan Siladen Kecamatan Bunaken, sehingga pemerintah kota Manado dituntut untuk lebih fokus dan memberi prioritas kepada warag kepulauan di Manado,termasuk warga Kepulauan Siladen,berikut Rekaman pernyataan JRT soal warga Kepulauan Siladen

GERAK Sulut: Belum Rampung, Pelaksana Jembatan Soekarno Perlu Diperiksa

Penulis: amas | 08/09/2013.

Jembatan Soekarno belum rampung dibangun (foto Beritamanado)

Manado – Kerinduan masyarakat Kota Manado agar terwujudnya pembangunan mega proyek jembatan Soekarno, sepertinya masih belum terealisasi. Pasalnya, jembatan yang telah bertahun-tahun dibangun tersebut belum juga rampung. Menurut aktivis LSM Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulut, pembangunan proyek jembatan Soekarno masih tersendat-sendat.
”Cukup lama warga menanti jembatan Soekarno ini tuntas dibangun, namun sayangnya sampai saat ini pembangunannya belum rampung. Jembatan Soekarno ini begitu membantu kemajuan Kota Manado, karena selain mengurangi kemacetan lalu lintas, jugaa membantu akses aktivitas masyarakat Manado Utara dengan pusat kota. Kami melihat proses pembangunan jembatan ini masih tersendat-sendat, ada apa ya?” ujar Jimmy Tindi, Direktur Eksekutif GERAK Sulut.

Jembatan Soekarno Kota Manado (foto Beritamanado)

Tindi bahkan mengungkapkan kalau proyek itu mestinya lebih dipercepat lagi untuk mewadahi kebutuhan masyarakat. Lanjut dikatakan mantan Ketua Umum PRD Sulut itu, pembangunan mega proyek jembatan Soekarno mencurigakan dan perlu diusut.
”Sepetinya proyek pembangunan jembatan Soekarno ini mencurigakan. Kami mendesak pihak kepolisian untuk melakukan investigasi, sangat mencurigakan dalam pembangunan proyek tersebut. Sudah bertahun-tahun belum juga selesai, berarti ada sistem atau prosedur yang abnormal. Silahkan pihak penegak hukum memeriksa pihak PT Hutama Karya selaku pelaksana proyek, bersama Pemda yang ikut terlibat disini, ingat proyek ini menghabiskan anggaran yang sangat bombastik,” tegas Tindi. (Amas Mahmud/beritamanado.com)

Gerak Sulut: Pemotongan Gaji Guru, Diknas Boleh Diproses Hukum

Penulis: amas | 05/09/2013.

Jim R Tindi (foto ist)

Manado – Pengurus Gerakan Anti Korupsi (Gerak) Sulawesi Utara (Sulut), ketika dikonfirmasi terkait pemotongan gaji non sertifikasi yang menjadi hak guru oleh Diknas Manado langsung memberikan reaksi keras. Melalui Direktur Eksekutif Gerak Sulut, Jim R Tindi secara tegas meminta pemerintah Kota Manado bertanggung jawab.
”Kami mendesak pemerintah Kota Manado, lebih khusus instansi terkait cepat ambil langkah. Apa alasannya kalian melakukan pemotongan gaji guru non sertifkasi? Apalagi tiap guru dipotong sebesar Rp. 25.000, Kadis Diknas Manado perlu dievaluasi kerjanya, solusi yang dilahirkan adalah diberikannya kompensasi atas kerugian para guru-guru tersebut,” kata Tindi.
Pemotongan gaji guru yang baru dilakukan pekan lalu itu berawal dari jumlah dana yang harusnya diterima guru Rp. 1.425.000, akhirnya terpotong. Gerak Sulut juga tak lupa meminta penegak hukum mengusut dugaan korupsi yang dilakukan Diknas Manado.
”Ini tak perlu dikompromi, hak guru kembali lagi disunat, padahal mereka para guru sangat berjasa untuk bangsa ini. Kami meminta penegak hukum, penyidik atau lembaga berwajib melakukan pendalaman, kasus yang menimpa para guru di Manado menjadi preseden buruk bagi aparat pemerintah di Kota Manado, dan Diknas boleh diproses hukum,” tegas Tindi menutup. (Amas Mahmud/beritamanado.com)

SMK Negeri 8 Sumompo diduga Banyak Penyimpangan

GERAK Sulut Laporkan ke Kejaksaan Manado

MANADO, FOKUSMANADO.COM - Di duga ada Kongkalikong Pembangunan SMK Negeri 8 di Sumompo Manado dengan menggunakan anggaran Blockgrand atau dana APBN dengan menelan anggaran miliaran Rupiah diminta untuk transparan.

Direktur Eksekutif Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat AntiKorupsi (Gerak) Sulut Jim Robert Tindi kepada FOKUSMANADO.COM mengatakan pembangunan sekolah tersebut terpantau aktivitasnya mulai akhir tahun 2012 lalu.

“Pembangunan gedung sekolah tersebut sudah berjalan sejak akhir tahun 2012 lalu,namun sayangnya sampai selesai pembangunannya,proyek tersebut tidak terpampang papan proyek,dan saya menduga proyek tersebut sengaja disembunyikan karena tidak ingin anggaran miliaran rupiah tersebut diketahui masyarakat umum dan ini adalah suatu bentuk pelanggaran,”Ungkapnya pada beberapa waktu lalu saat di temui di sela-sela kegiatan turun lapangan di kecamatan Sumompo dan Bunaken dalam rangka suksesi pemilihan calon anggota legislatif  DPRD Manado.

“Pembangunan sekolah tersebut disinyalirnya tidak memperhatikan akan bahaya longsor dan banjir hal ini terbukti sebelum pembangunan sekolah tersebut berlangsung,warga sekitar telah memberi peringatan untuk dipertimbangkan akan bahaya longsor dan banjir,namun sayangnya tak digubris,”ungkapnya sembari berharap agar Dinas Pendidikan Manado untuk memperhatikan persoalan tersebut karena dirinya juga telah menyurat secara resmi ke Badan PenanggulanganLingkungan Hidup (BPLH) Manado agar memberi perhatian khusus.

“Apa yang dikhawatirkan warga ternyata menjadi kenyataan,gedung sekolah yang siap pakai pada beberapa waktu lalu menjadi korban Bencana Banjir dan Longsor sehingga makin memperugi Negara,”kata Tindi dengan nada sesal yang tinggi.

“Tak hanya sampai disitu, GERAK-SULUT  juga menemukan adanya mark up Upah tenaga kerja contohnya laporan keuangan upah buruh Rp. 90.000/hari tapi diterima buruh hanya Rp.80.000, karena itu dalam waktu dekat GERAK akan membawa kasus ini ke kejaksaan”Tutupnya.(Obe) - See more at: http://www.fokusmanado.com/2013/03/smk-negeri-8-sumompo-diduga-banyak.html#.UUUPkReG20g

Tumbelaka Tantang Jim Tindi Maju Pilkada Talaud

FOKUSMANADO.COM - Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah bahari dengan luas lautnya sekitar 37.800 Km² (95,24%) dan luas wilayah daratan 1.251,02.

Terdapat tiga pulau utama di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu Pulau Karakelang, Pulau Salibabu, dan Pulau Kabaruan,Kondisi Kabupaten Kepulauan Talaud termasuk dalam 199 daerah tertinggal di Indonesia dan masih terisolir karena berbagai keterbatasan infrastruktur dasar, ekonomi, sosial budaya, perhubungan, telekomunikasi dan informasi serta pertahanan keamanan.

Dengan Kultur dan letak Geografis seperti ini,menurut Taufik Tumbelaka  politik dan pemerintahan Sulut,sudah sepantasnya jika ada keterwakilan kaum muda untuk memimpin sulut.

Kepada Fokusmanado.com,Taufik Tumbelaka memberikan tantangan kepada tokoh pemuda potensial khususnya Jim Robert Tindi untuk maju dalam perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Talaud yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini.

“Saya memberikan tantangan kepada Aktivis dan Tokoh Pemuda Talaud Jim Tindi untukmaju dalam pilkada di Talaud,dari amatan politik saya, Jim Tindi laak dan pantas untuk diusung ke papan dua (calon Wakil Bupati Talaud,Red),dengan pertimbangan Jim Tindi memiliki hubungan dekat dengan Elly lasut mantan Bupati Talaud,dan secara fakta Elly Lasut masih disegani oleh warga talaud sehingga Vaksin keberhasilan Elly Lasut mampu di wakili oleh jim Tindi,”jelas Taufik Tumbelaka yang juga pakar politik lulusan Universitas Gadjah Mada ini.

“jika dilihat dari pemetaan politik,power politik dari Elly Lasut mampu ijalankan oleh jim Tindi mengingat Tindi adalah orang terdekat dan memiliki persamaan persepsi dalam memajukan Kabupaten Talaud,selain itu Tindi saya nilai memiliki tekad yang kuat dalam memperjuangkan hak Rakyat,terbukti dengan seringnya dia (Jim Tindi,Red) melakukan aksi unjuk rasa melawan kebijakan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat keci,sekarang tinggal bagaimana apakah dia memiliki keinginan untuk maju dalam Pilkada di talaud dan sehingga dapat masuk dalam Sistem yang ada untuk mewujudkan mimpi membangun daerahnya bias tercapai,” Tutup Tumbelaka sembari berharap partai besar yang ada dapat memiliki kepekaan dalam menyeleksi calon di pilkada Kabupaten Talaud nanti.(Obe)

Mantan Aktivis 98 Suarakan Usir PT.Mikgro Metal Perdana dari Pulau Bangka

MANADO, FOKUSMANADO.COM - Tambang Biji Besi di Pulau Bangka kecamatan Likupang Timur yang dioperasikan PT.Mikgro Metal Perdana diminta untuk angkat kaki dari Sulawesi gunan menegakan pasal 33 Undang-undang  Dasar 1945,penegasan tersebut dikatakan Jim Robert Tindi Mantan aktivis 98 pada Jumat (15/3).

“Warga pulau Bangka jangan dikorbankan hanya untuk kepentingan kapitalisme,dengan diijinkannnya PT.Mikgro Metal perdana beroperasi di Pulau bangka maka kerugian warga dan lingkungan sangatlah besar dan hal ini harusnya dipertimbangkan oleh pemerintah kabupaten karena sesuai dengan Undang-undang pertambangan nomor 4 tahun 2009 ijin eksploitasi pertambangan adalah kewenangan dari pemerintah kabupaten,”ungkap Tindi.

“Dunia tidak akan terlepas dari bahaya krisis dan malaise yang berulang-ulang datangnya, selama kapitalisme masih merajalela di atas dunia ini, selama tangkai penghidupan orang banyak dan perusahaan-perusahaan yang mengenai keperluan rakyat masih di tangan satu golongan kecil, kaum majikan,”jelas Tindi mengutip pernyataan dari Soekarno.

“ini bukan persoalan pulau Bangka saja,namun akan membawa dampak pada bagi warga kota Manado dengan limbah yang akan terbawa laut,selain itu merusak ekosistim lingkungan yang ada,tanah,hutan dan air akan tercemar dan ini akan berdampak sampai pada anak turun temurun,jadi jangan sampai kita mewariskan kerusakan lingkungan bagi turunan kita,daerah ini jangan mau jadi bangsa kuli dari pengusaha luar yang mau dimanfaatkan dengan iming-iming kekayaan,”tegas Tindi.

Sampai saat ini pihak pemerintah kabupaten Minahasa Utara menyatakan Ijin yang mereka keluarkan barulah pada tingkatan ijin Eksplorasi belumlah sampai pada tingkat ijin Eksploitasi.(Obe)

Redaktur : Noberd Losa

Aktivis Anti Korupsi dan Agraria Mendaftar Pilcaleg Manado Lewat Gerindra

IDMANADO/Manado – Aktivis Anti Korupsi dan agraria Sulut Jimmy Robert Tindi mendadak ikut mendaftarkan diri dalam pemilihan calon legislatif (Pilcaleg) DPRD Manado lewat partai Gerindra. Pendaftaran tersebut dilakukan beberapa waktu lalu di sekretariat Gerindra di Boulevard.

Tindi ikut serta dalam Pilcaleg 2014 melalui partai Gerindra dengan alasan program partai Gerindra memiliki kesamaan Ideologi dengan yang di pelajari dan dijalankannya.

“3 alasan saya kemudian mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Manado,Pertama tidak adanya perangkat aturan yg melindungi pembantu rumah tangga (PRT) sehingga para PRT rawan penindasan dan diskriminasi, ini seharusnya menjadi tanggung jawab legislatif untuk membuat perda soal PRT,” jelasnya sembari menegaskan PRT bukanlah pekerja yang bersertifikat resmi tapi mereka juga adalah insan Manusia yang harus diperhatikan.

Kedua, menurut Tindi, minimnya aturan soal perlindungan dan pendayagunaan tenaga kerja lokal. Investor kebanyakan mengambil tenaga kerja luar daerah karena dianggap murah.

“Dan ketiga adalah perjuangan Reformasi Agrariakita ketahui bersama di kota manado konflik agraria semakin tinggi dan selalu saja rakyat kecil selalu pada pihak yang kalah,” ungkap Tindi yang juga mantan Aktivis 1998.(Obe)

Editor: Chandra Paputungan